• Toha
  • 20 September 2015 14:25

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara negara di bidang administrasi kemasyarakatan yang sebagian dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sekarang dapat diakses dengan mudah.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu dibuat Standar Layanan Informasi Publik. Standar Layanan Informasi Publik berupa Standar Pelayanan (SP) yakni tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan beserta kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. bertujuan memberikan petunjuk pelaksanaan secara administratif berupa Standard Operating Procedure (SOP) bagi PPID di lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.